puanpertiwi.com- Banyaknya anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan korban tindak kekerasan seksual di NTB, Menteri Sosial Idrus Marham melakukan kunjungan kerja ke Lombok Barat dalam rangka penyaluran PKH dan Rastra, serta mengunjungi PSMP dan RPSA Kemensos.
Idrus Marham menegaskan, hal itu dapat terjadi karena kurangnya perlindungan orang tua terhadap anak-anak mereka. Untuk itu, ia berharap Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan mampu mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya.
“Presiden Meminta Anak-Anak PKH harus sekolah setinggi mungkin dan terus berprestasi. Hindari perilaku yang menyimpang dan bermasalah dengan hukum,” tegas Idrus saat memberikan sambutan pencairan Bansos PKH dan Rastra di Mataram, Minggu (15/4).
Ia juga mengatakan dalam program PKH ini terdapat peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan, pendidikan dan perlindungan anak. Untuk itu, para pendamping terus memberikan penguatan kepada KPM melalui kegiatan ‘Family Development Session’ atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
“Bansos PKH ini yang paling penting adalah untuk meningkatkan kesehatan, gizi dan kelangsungan pendidikan anak. Pendamping tugasnya memberikan motivasi, memantau dan memberikan penguatan tanggung jawab keluarga,” terangnya.
Idrus berharap, Anak-anak KPM diharapkan bisa mengangkat harkat hidup dan perekonomian keluarga jika mereka sekolahnya tinggi dan bekerja kelak. Hal ini akan mendorong keluarga mereka bisa graduasi dari kepersertaan PKH.
Untuk memastikan kondisi para penerima bantuan, Mensos mengakui adanya evaluasi secara reguler, empat kali dalam setahun. “Bila syarat-syarat sebagai penerima bantuan sudah tidak dipenuhi lagi, maka bantuan bisa dicabut atau dirujukan pada program pemberdayaan ekonomi seperti KUBE atau Kredit UMKM,” katanya.
Pemerintah juga menjanjikan akan menfasilitasi mereka yang berusia antara 12-15 tahun untuk melanjutkan sekolah kembali.
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengaku tidak pernah berhenti berpesan kepada pendamping PKH untuk melakukan bimbingan kepada KPM agar bisa menjaga dan mendidik anaknya untuk bisa berprestasi.
“Disetiap Bimbingan dan Pemantapan selalu diberikan materi penguatan ketahanan keluarga kepada para pendamping yang akan diterjunkan. Mereka harus bisa memantau dan memberikan pendampingan kepada KPM agar anak-anaknya bisa terus sekolah dam berprestasi,” kata Harry.
Untuk bantuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat total bantuan pada 2018 mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.
Dengan rincian PKH reguler untuk 321.727 keluarga senilai Rp608 miliar, PKH disabilitas bagi 1.985 keluarga sebesar Rp3,9 miliar dan PKH lanjut usia untuk 1.608 keluarga Rp3,2 miliar sehingga total bansos PKH menjangkau 325.320 keluarga senilai Rp615 miliar.
Sementara bantuan pangan beras sejahtera (rastra) disalurkan bagi 473.049 keluarga dengan total bantuan senilai Rp624 miliar.
Reporter : Ranov
